Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meresmikan rumah layak huni dan peninjauan di rest area di Desa Perangat Baru Kecamatan Marangkayu. Kegiatan tersebut berlangsung pada hari Senin, 20 Januari 2025. Peresmian kegiatan tersebut ditandai dengan pengguntingan pita, penempelan nomor rumah yang sudah diberi nama pemilik rumah, dan pemotongan nasi tumpeng. Hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 0908/Bontang Letkol Infanteri Aryo Bagus Daryanto, Kepala Desa Prangat Baru Fitriati, Kepala DPMPD Kukar Arianto, Kepala Distanak Kukar Muhammad Taufik, dan Kepala Dinas PU Kukar Wiyono.
Bupati Kukar dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama dan dukungan Kodim 0908/Bontang melalui Program Karya Bhakti, salah satunya bedah rumah tidak layak huni. Diharapkannya kerja sama tersebut dapat terus berlanjut, terutama dalam program pangan dan pengentasan kemiskinan.
Bupati Edi Damansyah menegaskan bahwa Program Bedah Rumah tidak layak huni akan terus dilanjutkan. “Saya ingatkan kepada Kepala Desa untuk memastikan pelaksanaan program ini berjalan dengan baik. Rumah adalah salah 1 dari 14 variabel dalam pengentasan kemiskinan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana ekonomi keluarga penerima dapat berkembang baik setelah memperoleh rumah. Kepada Kades, tolong dikawal keluarga penerima manfaat, terutama dalam meningkatkan mata pencaharian mereka. Misalnya, untuk petani yang belum memiliki lahan atau lahan yang belum optimal, mereka harus mendapat bantuan dan pelatihan,” pesannya.
Bupati Kukar juga menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan setelah rumah layak huni dibangun. Selain itu diingatkan bahwa pendidikan anak-anak harus terus diperhatikan. “Program 1 keluarga 1 sarjana untuk keluarga pra-sejahtera diharapkan dapat diterapkan. Peran Kades sangat penting dalam mengawal keluarga pra-sejahtera. Bedah rumah saja tidak cukup, semua aspek kemiskinan harus diperhatikan agar masalah kemiskinan bisa terselesaikan,” tegasnya. Bupati Edi Damansyah juga berharap adanya evaluasi kinerja para Kepala Desa untuk memastikan bahwa perbaikan yang belum tercapai dapat segera dilaksanakan demi kemajuan masyarakat. (RRS)